When Pusintelstrat was even now the Indonesian countrywide armed power intelligence agency, quite a few functions which were acknowledged to happen to be performed by Pusintelstrat:
Vigilance towards a perceived communist threat remained an indicator of Suharto's 30-yr presidency. The CIA explained the massacre as "one of many worst mass murders in the twentieth century, together with the Soviet purges of the 1930s, the Nazi mass murders all through the Second Earth War, plus the Maoist bloodbath with the early 1950s."[ten]
Sebagai lembaga intelijen, BIN pada hakikatnya adalah lembaga yang punya kemampuan dalam melaksanakan pelacakan atau tracing. Harapannya dengan melibatkan BIN dapat mempermudah proses identifikasi persebaran populasi kelompok masyarakat yang belum melakukan suntik vaksin.
[eighteen] The chain of command flowed straight from the ABRI commander in chief through the Chief of Staff members of the military towards the ten territorial instructions' commanders, after which to subordinate Military territorial instructions.
Sebagai pengambil kebijakan pada amount daerah, Hasto memahami fungsi intelijen sehingga bisa memanfaatkan produk intelijen tersebut untuk menunjang tugas-tugasnya sebagai kepala daerah.
Other radical groups, particularly NGOs which are dissatisfied and disappointed with The federal government, for example Imparsial
Perpajakan duniawi #dedimulyadi #pramonoanung #gubernurjabar #gubernurjakarta #pemutihanpajak #pajak #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini
Rizal Darma Putra menegaskan bahwa model pendekatan ancaman harus menjadi standar bagi BIN untuk mengantisipasi ancaman dengan tepat waktu. Dalam konteks transisi kekuasaan, kemampuan intelijen untuk menganalisis ancaman menjadi semakin penting.
Ketika situasi darurat menjadi permanen maka perlu disusun hukum yang memberikan kewenangan ekstra bagi intelijen, untuk mampu menunaikan tugasnya dengan baik.
Yet another problem may be the sectoral rivalry involving the navy, law enforcement, and strategic intelligence solutions, all of which might be oriented toward interior stability threats and domestic intelligence functions. Domestic threats sort a contested operational area, a ‘gray’ zones of defense, safety, and intelligence threats.
Situasi berubah pasca-Dekrit 1950, di mana kebijakan Soekarno berorientasi pada sipil dan konsolidasi politik dalam negeri.
Perjalanan demokrasi di Indonesia masih dalam proses untuk mencapai suatu kesempurnan. Wajar apabila dalam pelaksaannya masih terdapat ketimpangan untuk kepentingan penguasa semata. Penguasa hanya mementingkan kekuasaan semata, tanpa memikirkan kebebasan rakyat untuk menentukan sikapnya . Sebenarnya demokrasi sudah muncul pada zaman pemerintahan presiden Soekarno yang dinamakan product Demokrasi Terpimpin, lalu berikutnya di zaman pemerintahan Soeharto model demokrasi yang dijalankan adalah product Demokrasi Pancasila. Namun, alih-alih mempunyai suatu pemerintahan yang demokratis, model demokrasi yang ditawarkan di dua rezim awal pemerintahan Indonesia tersebut malah memunculkan pemerintahan yang otoritarian, yang membelenggu kebebasan politik warganya. Begitu pula kebebasan pers di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan masa pemerintahan Presiden Soeharto sangat dibatasi oleh kepentingan pemerintah.
Usulan perombakan terhadap dinas-dinas intelijen negara itu hanyalah satu dari lebih dari thirty rekomendasi yang diajukan komisi itu dalam sebuah laporan yang dirilis Selasa.
Dihadapkan oleh perubahan besar politik, ekonomi dan keamanan global yang tidak lagi menganut konsep bipolar, telah merubah potensi ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia. Hal ini tentunya menuntut intelijen Indonesia, sebagai pengemban fungsi deteksi dan cegah dini, mampu mengidentifikasi kerawanan dan informasi lebih lanjut ancaman terhadap kewibawaan kedaulatan negara secara Qualified, tanpa mengurangi prinsip-prinsip bekerja dalam diam.